FAQ

03 November 2016
Kartu kuning atau kartu AK/I adalah kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sejak penerbitan awal maupun perpanjangan.
AKL (Antar Kerja Lokal) adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sedangkan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
1.     Persyaratan dokumen diantaranya:

Surat Permohonan ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Dirjen Binapenta bermaterai cukup.

Copy Akte Pendirian Perusahaan/Notaris dengan modal yang disetor minimal Rp 3 Milyar dengan bukti dari akuntan publik.

Akte Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM.

Copy deposito jaminan perlindungan atas nama Menakertrans senilai Rp 500 juta.

Memiliki kantor yang jelas dengan bukti kepemilikan/sewa minimal 5 tahun.

Struktur Organisasi lengkap dengan uraian tugas.

Proposal Rencana Kerja Penempatan 3 tahun mendatang.

Surat ijin domisili.

HO/UU Gangguan dari Pemda setempat.

Bukti wajib lapor ketenagakerjaan/ UU No. 7 Th. 1981 dari disnaker setempat.

Daftar riwayat hidup Dirut.

KTP Dirut.

Memiliki tempat penampungan yang memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan.  Pas Photo 4x6 = 4 Lb. Latar belakang merah.

Surat pernyataan (bermaterai)


2.     Persyaratan lain:

Tidak pernah melakukan tindakan tercela.

Sanggup bekerja penuh ( on time )

Bersedia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Depnakertrans.

Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan kasus TKI pra, masa dan purna.

Iklan lowongan pekerjaan saat ini dapat ditemukan di berbagai sumber seperti Koran, majalah, internet, dll. Ditjen Binapenta juga menyediakan informasi beberapa lowongan kerja yang dapat dilihat pada link   ini
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Amanat UUD 1945 pasal 27 (2) berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
1.    Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;

2.   Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 53 (2) tentang penyandang disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

1.   M elakukan konsultasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota/Provinsi wilayah kerja perusahaan tersebut;

2.   Melakukan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;

3.   Melakukan perekrutan mandiri oleh perusahaan.

1.     Meminta informasi kandidat tenaga kerja penyandang disabilitas melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat kab/kota/provinsi wilayah kerja perusahaan tersebut;

2.     Menggunakan portal online   www.infokerja.kemnaker.go.id  dengan melakukan input lowongan bagi penyandang disabilitas;

3.     Menggunakan portal online yang dikelola oleh swasta seperti   www.dnetwork.net  dan   www.kerjabilitas.com ;

4.     Bekerja sama dengan organisasi sosial penyandang disabilitas.

1.     Mencari informasi lowongan kerja melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat kab/kota/provinsi;

2.     Mencari informasi pada portal online   www.infokerja.kemnaker.go.id  dan mendatakan diri sebagai pencari kerja;

3.     Mencari informasi melalui portal online yang dikelola oleh swasta seperti   www.dnetwork.net  dan   www.kerjabilitas.com ;

4.     Mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam seleksi kerja.

Idealnya setiap perusahaan telah aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permen PU No. 30 Tahun 2006) tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan)

Jika aksesibilitas perusahaan belum ideal, maka perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, dan terus meningkatkan aksesibilitas dimasa yang akan datang.
1.    Prinsip dasarnya adalah penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan;

2.   Jabatan umum seperti administrasi perkantoran, customer services, call centre, data entry, operator telp, sesuai dengan kompetensi penyandang disabilitas tanpa berdampak kepada kesehatan dan keselamatan penyandang disabilitas dan dapat menunjang   kinerja perusahaan;

3.   Jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang bersifat manajerial sesuai dengan kompetensi penyandang disabilitas;

4.   Setiap perusahaan dapat mempekerjakan penyandang disabilitas tanpa membedakan bidang usaha.

Sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Informasi pekerjaan dan pasar kerja dapat diakses melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) secara online. Informasi yang ada pada IPK online adalah informasi yang valid dan sudah terverifikasi.

Untuk pencabutan IMTA, pemohon dapat datang langsung ke PTSA Kemnaker

Pemohon dapat datang ke loket pengendalian atau loked MOD (Manager On Duty) di loket pelayan penggunaan tenaga kerja asing, Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jln Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 dengan memperlihatkan tanda pengenal perusahaan atau surat kuasa dan surat permohonannya.

Sampai dengan saat ini masih belum ada petunjuk JDIH terbaru. Untuk itu, petunjuk JDIH untuk permintaan wajib lapora lowongan perusahaan masih menggunakan Keputusan Presiden No 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan informasi hukum ketenagakerjaan dapat dilihat di jdih.kemnaker.go.id



Subdit Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK

Senin-Jumat, 07.30 s.d. 16.00 WIB

Telp : (021) 522 9126 / Fax : (021) 522 9126

e-mail   : aksus@ymail.com
Copyright © 2016 Ditjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia