TKA ONLINE

18 April 2016

Memasuki era globalisasi, Indonesia terikat akan komitmen antar bangsa dan bilateral seperti dalam WTO, setiap negara dalam interaksi perdagangan barang dan jasa tidak boleh diskriminatif, harus terbuka dan timbal balik melalui mekanisme "request and offer" sehingga untuk melindungi TKI diterapkan sistem Labour Market Test, mekanismenya dituangkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Penggunaan TKA merupakan konsekuensi logis dari berbagai kondisi/ faktor yakni, karena akselerasi radikal dari perkembangan IPTEK dan karena kebijakan penanaman modal. Oleh karena itu, dasar filosofi penggunaan TKA adalah diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja, sehingga sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 45 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja wajib menunjuk TKI sebagai pendamping TKA dan melaksanakan diklat untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping.

PRINSIP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

1. Legal, bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (pasal 42 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003);
2. Sponsorship, bahwa pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA (pasal 42 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003);
3. Selective, bahwa TKA dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (pasal 42 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003);
4. Security, bahwa penggunaan TKA harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tidak membahayakan keamanan negara

Copyright © 2016 Ditjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia