Informasi Dana Dekonsentrasi

28 November 2016

Tentang Dana Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Pendanaan Dekon dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat nonfisik. Pendanaan TP membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom.

Pendanaan Dekon/TP seluruhnya dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing). Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum pelimpahan / penugasan untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana Penyelenggaraan Dekon/TP. Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian.


Perencanaan dan Penganggaran

Pagu dana yang akan dilimpahkan merupakan pagu dari K/L. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:
a.    Biaya penyusunan dan pengiriman laporan SKPD;
b.    Biaya operasional dan pemeliharaan;
c.    Honorarium pejabat pengelola keuangan;
d.    Biaya lainnya dalam pencapaian target kegiatan.
Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, penyusunan RKA-KL perlu diperhatikan:
a.    Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I sesuai dengan hasil restrukturisasi;
b.    Target kinerja dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD;
c.    Dokumen pendukung dari masing-masing SKPD harus dilengkapi pada saat penelaahan RKA-KL.


Penyaluran Dana Dekon/TP dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekon/TP sebagai dasar dalam penerbitan SPM. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA. Kepala SKPD penerma Dana Dekon/TP menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekon/TP merupakan penerimaan negara & wajib disetor ke RKUN. Dalam hal pelaksanaan Dekon/TP terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke RKUN.


Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kepala Daerah melampirkan laporan tahunan Dana Dekon/TP dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD yang terdiri dari Laporan tahunan Dana Dekon/TP bukan merupakan satu kesatuan dari Dokumen LPJ – APBD; serta mekanisme penyampaian lampiran laporan tahunan Dana Dekon/TP kepada DPRD dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan LPJ-APBD.

Kepala Daerah melampirkan laporan tahunan Dana Dekon/TP dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD yang terdiri dari Laporan tahunan Dana Dekon/TP bukan merupakan satu kesatuan dari Dokumen LPJ-APBD; serta mekanisme penyampaian lampiran laporan tahunan Dana Dekon/TP kepada DPRD dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan LPJ-APBD.


Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi


Sanksi yang diberikan berupa penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Penghentian pencarian dalam tahun berjalan dapat di lakukan apabila SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 kali dalam tahun anggaran berjalan serta ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, atau apparat pemeriksa fungsional lainnya.
K/L tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekon/TP untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud:
a.    Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;
b.    Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya;
c.    Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen K/L atau apparat pemeriksa fungsional lainnya


Copyright © 2016 Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia