Pemerintah Bahas Kembali RUU PPILN Dengan DPR RI

05 October 2016

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), KementErian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PPPA), Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg),(Kemenko PMK), dan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membahas kembali Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN)  dengan DPR RI pada Kamis (29/9) lalu.

Pada pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, tersebut menghasilkan pengurangan sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPILN dari yang semula berjumlah 907 DIM menjadi 380 DIM.Selain itu, terdapat perubahan antara lain pengaturan RUU PPILN yang akan bersifat umum yang melingkupi pekerja migran prosedural dan non prosedural. 

Di samping itu akan ada pembentukan Dewan Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Dewan Pengawas PPMI) yang megadopsi konsep Dewan Pengawas BPJS. Dalam pertemuan tersebut juga membahas agar dalam RUU PPILN menetapkan pekerja migran hanya boleh dipotong satu kali gaji dan pekerja migran diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi sosial (BPJS).

Kewenangan Pemerintah pun meliputi perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan perlindungan sedangkan wewenang swasta hanya  marketing job  dan penempatan. Pendidikan dan pelatihan akan dianggarkan dalam APBN. Pertemuan antara Pemerintah dengan Panja DPR RI selanjutnya direncanakan akan dilakukan antara 17-21 Oktober 2016 dan diharapkan antar Pemerintah  telah satu pendapat mengenai arah kebijakan, konsep, dan substansi perubahan RUU PPILN. Ditargetkan pembahasan RUU PPILN selesai pada Desember 2016. (FM)

Berita Terkait

Lihat lainnya...
Copyright © 2016 Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia