Loading

Narasi Direktorat PPTKA

20 April 2016


Narasi Direktorat PPTKA

Memasuki era globalisasi, Indonesia terikat akan komitmen antar bangsa dan bilateral seperti dalam WTO, setiap negara dalam interaksi perdagangan barang dan jasa tidak boleh diskriminatif, harus terbuka dan timbal balik melalui mekanisme "request and offer" sehingga untuk melindungi TKI diterapkan sistem Labour Market Test, mekanismenya dituangkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Penggunaan TKA merupakan konsekuensi logis dari berbagai kondisi/ faktor yakni, karena akselerasi radikal dari perkembangan IPTEK dan karena kebijakan penanaman modal. Oleh karena itu, dasar filosofi penggunaan TKA adalah diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja, sehingga sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 45 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja wajib menunjuk TKI sebagai pendamping TKA dan melaksanakan diklat untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping.

 

PRINSIP PENGGUNAAN TENAGA KERA ASING

1. Legal, bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (pasal 42 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003);

2.  Sponsorship, bahwa pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA (pasal 42 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003);

3.  Selective, bahwa TKA dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (pasal 42 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003);

4.  Security, bahwa penggunaan TKA harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tidak membahayakan keamanan negara

 

PERSYARATAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

(Berdasarkan Pasal 36 Permenaker No.16 Tahun 2015)

1.  Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat  jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

2.  Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 tahun;

3.  Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat;

4.  Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan;

5.  Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia;

6.  Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.

 

PELAYANAN PROSES PERIJINAN TENAGA KERJA ASING

TKA online merupakan bentuk pelayanan perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara online. Perijinan dimaksud dapat dilakukan melalui dua tahapan, tahap pertama adalah proses Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tahap kedua adalah proses Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Setiap Pemberi kerja yang menggunakan TKA  wajib memiiki RPTKA dari Menteri (dikecualikan  instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing). RPTKA dimaksud merupakan dasar untuk diterbitkannya IMTA.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online melalui web http//tka-online.kemnaker.go.id dengan mengupload semua dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut :

a.    Surat permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang memuat alasan penggunaan TKA, ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja up. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diketik diatas kertas dengan kop perusahaan, beralamat lengkap disertai nomor telepon dan nomor faksimili dari pemberi kerja distempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;

b.    Mengisi formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan diketik, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel;

c.     Surat Kuasa/Surat Tugas yang dilengkapi KTP (ID Card) Pemberi dan Penerima Kuasa/Tugas;

d.    Surat Ijin Usaha dari instansi terkait;

e.    Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;

f.      Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku  dari Kelurahan/Kepala Desa atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);

g.    NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)/TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

h.    Struktur Organisasi Perusahaan yang telah dilegalisir perusahan;

i.      Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

j.      Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA, beserta rencana program Pendidikan dan Pelatihan untuk TKI pendamping;

k.    Surat Penunjukkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pendamping TKA yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel disertai dengan copy KTP;

l.      Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

 

 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Untuk mengajukan permohonan IMTA Baru, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara online melalui web http//tka-online.kemnaker.go.id dengan meng-upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut :

1.    keputusan pengesahan RPTKA yang masih berlaku;

2.    polis asuransi TKA di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan

3.    passport TKA yang akan dipekerjakan;

4.    bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

5.    draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;

6.    surat rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan);

7.    pas  photo ukuran 4X6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos);

8.    memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

9.    memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;

10. surat penunjukan TKI pendamping.

 

Selengkapnya baca disini.

 


Artikel Terkait

Lihat lainnya...